Jakarta,- Pemerintah menganggap fenomena judi online di Indonesia sudah dalam keadaan darurat. Sehingga penyakit masyarakat itu harus segera ditangani.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, sebagai komitmen konkret untuk mengatasi judi online, pemerintah pun telah membentuk satuan tugas (satgas) judi online. Mereka terdiri dari lintas instansi dan lembaga.
Satgas tersebut secara khsusus bertugas untuk mengusut tuntas dan memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Pemerintah sudah menganggap ini darurat, oleh karena itu harus ditangani secara serius,” kata Wapres dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).
“Makanya, dibentuk satgas yang terintegrasi, tidak oleh satu instansi yang tadinya hanya oleh misalnya dari Kemenkominfo dan kepolisian. Tetapi kita integrasikan menjadi satu langkah yang terkoordinasi,” ujarnya.
Sebab, kata Wapres, bahaya judi online sudah luar biasa dan juga menyangkut banyak kalangan. Bukan hanya anak muda, pengangguran, tetapi juga sampai ke anggota DPR dan sebagainya.
“Satgas sudah bertekad untuk melakukan tindakan-tindakan kepada semua pihak, dalam rangka, ya tentu kita ingin menghilangkan. Paling tidak itu meminimalkan, mengecilkan peran-peran (judi online) ini,” katanya.
Sebab, lanjutnya, kalau tidak ini berbahaya dan akan dilakukan secara terus-menerus, tanpa henti. Hal ini disampaikan Wapres merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut pemain judi tersebar di seluruh Indonsia. Bahkan wakil rakyat yang terhormat pun ikut terpapar.
PPATK mencatat terdapat lebih dari 1.000 orang di lingkungan legislatif baik di DPR, maupun DPRD di berbagai daerah yang terjerat judi online. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga mengungkapkan bahwa perputaran transaksi judi online mencapai ratusan miliar rupiah.
