Rekomendasi Dinsos Ditolak, Salman Alfarisi : BPJS Arogan dan Dzolim

  • Post By editor, 15 Nov 2017 - 08:36:26 wib

Medan,- Informasi terkait defisitnya anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 9 triliun mulai dirasakan warga Kota Medan. Inilah yang dialami Dedi warga Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kampung Baru Kota Medan, dimana warga tidak lagi bisa menggunakan rekomendasi sebagai masyarakat tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Medan untuk mengurus BPJS Kesehatan untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Surat rekomendasi dari kelurahan dan Dinas sosial tidak berlaku lagi, BPJS menolak dan berdalih adanya surat edaran dari pusat," jelas Dedi saat melaporkan permasahalan ini kepada anggota DPRD Medan H.Salman Alfarisi Lc, MA, Selasa (14/11/2017).

Dedi mengatakan,  persoalan ini dialaminya saat mengajukan permohonan ke BPJS di Jalan Karya. Permohonan untuk BPJS Kesehatan PBI namun pihak BPJS menolaknya dengan alasan ada surat edaran dari Jakarta.

"Ada surat edaran makanya permohonan kami ditolak. Mereka mengatakan permohonan BPJS PBI tidak bisa diterima jika anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri maupun PBI,"ucapnya.

Dedi mengaku bingung, padahal anggota keluarganya dalam KK terdaftar sebagai BPJS Kesehatan PBI. "Sebelumnya kami kan sudah terdaftar sebagai BPJS Keseharan PBI, harusnya BPJS tidak menolaknya," jelasnya seraya mengatakan setelah mengkonfirmasi ke BPJS bahwa surat edaran dari pusat itu berlaku sejak 15 Oktober 2017.Diakuinya, terkait persoalan ini warga merasa kecewa lantaran BPJS tidak mensosialisasikannya terlebih dahulu, baik ke masyarakat, DPRD Medan hingga Dinas Sosial.

Anggota DPRD Medan, H.Salman Alfarisi menganggap kebijakan BPJS tersebut sangat sepihak, arogan dan zolim terhadap warga tidak mampu."Jika kebijakan ini juga berlaku terhadap warga yang anggota keluarganya peserta PBI dari anggaran pemerintah, jelas ini tidak masuk akal" sambungnya.

Gaji dirut BPJS yang mencapai 500 an juta perbulan juga menjadi sorotan.

"Kenapa BPJS yang defisit justru malah mengorbankan masyarakat tidak mampu" kritik Salman.

Salman juga menegaskan akan membawa masalah ini ke DPRD untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat.

Sementara itu, Kepala Kepesertaan BPJS Kota Medan Suprianto yang dihubungi melalui saluran relepon seluler tidak bisa dihubungi, begitu juga saat dokonfirmasi melalui pesan singkat juga tidak membalas.

 

You May Also Like