Terbukti Monopoli, KPPU Denda PGN Rp 9,9 Milyar

  • Post By editor01, 14 Nov 2017 - 15:51:49 wib

Medan - Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum PT Perusahaan Gad Negara (Persero), Tbk membayar denda Rp 9.923.848.407,- dalam persidangan persaingan usaha yang berlangsung di kantor perwakilan KPPU Medan, Senin (14/11), di Jalan Gatot Subroto Medan.

Ketua majelis komisi Prof Dr Tresna P Soemardi didampingi R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam, keduanya selaku hakim anggota memutuskan bahwa PT PGN terbukti melanggar Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999, terkait praktek monopoli dalam penentuan harga gas industri di wilayah Medan, Sumatra Utara.

Dalam putusan yang dibacakan Tresna menyebutkan bahwa majelis komisi menilai terlapor (PT PGN, red) telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) yang tidak mempertimbangkan daya beli konsumen dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Masih dalam fakta persidangan terkait dengan perjanjian jual beli gas majelis komisi menilai terkait klausula baku dalam PJBG tentunya sangat merugikan pelaku usaha yang umumnya berada di Belawan, KIM 1 dan 2, Labuhan Deli, Medan, Binjai. Tanjung Morawa, Hamparan Perak dan Wampu.

Akibat ketentuan yang diberlakukan berimbas bagi para pengusaha yang mengalami kerugian hingga Rp 11,9 Milyar.

Seharusnya dalam penentuan tarif harus ada regulasi dari pemerintah dan bukannya penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha.

Selain itu dalam putusannya, ketua Majelis Komisi juga memberikan rekemondasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengaturan energi gas bumi nasional, menyangkut harga gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum perlu selaras dengan perundang-undangan diatasnya.

Masih dalam putusan tersebut, Ketua Majelis Komisi Tresna Soemardi juga merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar merivisi peraturan menteri  No.19 tahun 2009 ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah NO 30 tahun 2009 ketentuan Pasal 72.

Sementara itu pihak tim penasehat hukum PGN, tidak berkomentar mengenai putusan majelis KPPU.(dnalams)

 

You May Also Like