Periksa Erry Nuradi, Kejagung Seser Kasus Bansos

  • Post By editor, 05 Agust 2015 - 12:34:00 wib

MEDAN | DNA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penyuapan hakim PTUN Medan merembet ke kasus Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Bawaan Daerah (DBD). Kejaksaan Agung pun langsung berreaksi setelah Pengacara Gatot Pujo Nugroho Razman Arif Nasution menegaskan bahawa kliennya menginginkan Bansos ditangani KPK.

Kejaksaan agung, Rabu (05/08/2015) langsung memeriksa Wakil Gubernur Erry Nuradi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi bansos Sumut tahun anggaran 2012-2013 terus dilakukan.

Menurut dia, perkembangan penyelidikan pada kasus dugaan korupsi dana bansos selama rentan waktu 2012-2013 masih fokus pada penentuan kerugian negara dan menentukan modusnya. Apakah digunakan tidak sesuai, diberikan pada yang tidak berhak, bahkan untuk dipakai sendiri, ataupun fiktif, itu yang ditelusuri penyidik.

Dia menegaskan, Kejagung tidak akan melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang diinginkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sampai kemarin, mereka belum mempertimbangkan permintaan itu dengan alasan tersangka tidak punya hak minta disidik oleh instansi tertentu. “Jadi, kami abaikan saja itu. Sampai hari ini kami masih menyelidiki kasus itu,” ujarnya.(dna/bbs)

 

You May Also Like