Ini Tanggapan Bupati Soal Kegiatan Dana Desa yang Tidak Swakelola

  • Post By editor03, 13 Agust 2017 - 10:31:39 wib

Sei Rampah, -  Meski Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) bersama Kemendes PDTT telah mensosialisasikan program prioritas peenggunaan Dana Desa di aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai beberapa waktu lalu, namun sosialisasi tidak menyentuh teknis penggunaan dana tersebut yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi para Kades agar tidak main dengan dana ratusan juta tersebut.

Misalnya dalam pengelolaan proyek pembangunan fisik di Desa yang kini terus menjadi fenomena di Sergai lantaran masih adanya dugaan kegiatan proyek tersebut dikerjakan dengaan dimotori oleh pihak ketiga atau direkankan kepada pemborong.

Padahal jelas di dalam amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri 112 bahwa kegiatan yang ada di Desa tersebut dilakukan dengan gotong royong dan swakelola dengan melibatkan masyarakat termasuk dalam perencanaan serta pengawasan.

Seolah menghimpun dana pribadi sebagian besar para Kades diduga turun langsung dalam proyek pembangunan di Desa tersebut, padahal jelas dalam berbagi aturan bahwa kegiatan proyek pembangunan di Desa dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kades hanya bertindak sebagai penanggungjawab segala kegiatan.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat diminta tanggapan dan penjelasannya terkait kegiatan proyek Desa yang tidak dilakukan secara swakelola dengan masyarakat mengatakan pada dasarnya kegiatan pembangunan di Desa harus dilakukan dengan kebersamaan dan gotongroyong, hal ini dilandasi oleh Permendagri yang bertujuan untuk menghidupkan perekonomia di Desa, terkecuali sumber proyek yang tidak ada di Desa maka bisa mencari kepada pihak ketiga.

"Jadi priortitas pembangunan di Desa itu mengikuti Permendagri 111,112,113 dan 114 adalah swakelola, dan gotong royong untuk menghidupkan ekonomi perekonomian Desa, kalau sumber proyek yang memerlukan bahan yang tidak ada di tingkat Desa bisa saja mencarinya kepada pihak ketiga", ucap Bupati kepada DNAberita via WA, Sabtu (12/8/2017)

Bupati mengatakan, kalau masyarakat tidak diikutsertakan dalam kegiatan di Desa maka perlu dimintai komentar LKMD atau pun LKMD soal ketidakikutsertaan maasyarakat, karena masyarakat sangat berperan dalam pembangunan di Desa baik dalam tahap perencanaan maupun pengawasan, sehingga tidak ada dugaan bahwa LKMD atau BPD ada permainan dengan penguasa di Desa itu.

Namun jika memang terjadi hal demikian, maka Pemkab Sergai akan memberikan tindakan tegas terhadap para Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan, terutama jika terjadi temuan dari audit Inspektorat maupun BPK soal penyelewengan Dana Desa tersebut, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi hal demikian, tutup Bupati.(dna/sb)

 

 

You May Also Like