Ngogesa Apresiasi Digelarnya Deklarasi Tolak Politik Uang dan Sara Dalam Pilkada

0
157

Stabat, – Apresiasi diberikan oleh Bupati Langkat melalui Staf Ahli Bupati Langkat Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik H. Khairudin. SE, atas terlaksananya acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara secara serentak tingkat Kabupaten/Kota se Prov.Sumut menjelang Pilkada/Pilgub 2018, oleh Panwasli Kab.Langkat, di lapangan alun-alun T.Amir Hamzah Stabat,rabu (14/2/2018).

“Saya atas nama Pemkab. Langkat sangat mengapresiasi kegiatan ini, sebab dengan  terlaksananya deklarasi ini dapat membina masyarakat agar mampu mengedepankan integritas diri dan mengutamakan kondusifitas daerahnya. Juga membina masyarakat agar memilih calon pemimpinnya dengan bijak pada Pilkada nanti, sehingga menghasilkan pemimpin yang siap melayani masyarakat tampa membedakan,”sampai H. Khairudin. SE pada kata sambutan acara tersebut.

Lanjut Staf Ahli, dirinya juga mengajak di pesta demokrasi ini, mari bersama komitmen untuk menciptakan iklim demokrasi yang bebas dari plitik uang dan pilitisasi sara. Karena hal tersebut dapat merusak tatanan sosial juga kedewasaan masyarakat dalam menentukan pilihanya.

“Mari kita jadikan pesta demokrasi pada pilkada/pilgub 2018 ini, sebuah pendidikan yang berharga, tidak saja bagi para Paslon Bupati, namun juga bagi kita semua, untuk saling menghormati atas keragaman suku, budaya dan agama. Marilah kita saling membantu untuk mengawal keaman di pesta rakyat ini,” harapnya sembari mengajak.

Sekaligus menanbahkan agar semua lapisan masyarakat bisa menghormati dan menghargai Lembaga KPU dan Panwaslih Kab.Langkat beserta jajarannya, sebab mereka lah yang di amanatkan UU sebagai lembaga penyelenggara Pilkda/Pilgub ini.

Beralih, Ketua Panwaslih Kab.Langkat Aidil Fitri menyebutkan dalam deklarasi tersebut, dirinya mengajak kepada semua stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam momentum pemilu ini, agar sama-sama mengawasih seluruh tahapan pilkada ini, agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“ Hal tersebut saya sampaikan  sesuai amat UU RI No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas NO.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti UU NO.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gebernur, Bupati dan Wali Kota,” sebutnya.

Aidil menjelaskan dampak dari politik uang bisa menyebakan terhambatnya pembangunan dan menurunya kesejahtraan rakyat, karena dana anggran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk mengembalikan modal pada saat duduk sebagai kepala daerah.

“Untuk itu mari kita sama -sama menolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, karena hal  itulah seluruh Bawaslu dan jajarannya melakukan deklarasi ini, secara serentak sebagai upaya untuk menciptakan pemilu sebagai proses dekmokrasi yang bersih, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan amanah UUD Tahun 1946,”himbaunya.

Sembari menyebutkan lahirnya UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sangat mengutungkan Bawaslu, sebab penahanan pelanggaran yang awalnya 5 hari kini menjadi 14 hari, kemudian diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan mememutuskan pelanggran yang bersifat administrasi pemilu.

Terpisah, acara tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara secara bersama dan pelepasan balon dan burung keudara, serta cap lima jari yang di ikuti tanda tangan bersama.

Turut hadir dalam deklarasi tersebut, Dandim 0203 Langkat, Wakapolres Langkat,Kapolres Binjai, Kejari Langkat, KPU Langkat, Ketua MUI Langkat, Jajaran SKPD Kab.Langkat, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat, partai pendukung dari kedua Paslon, tokoh pemuda dan masyrakat serta undangan terhormat lainya.(dna/sb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here