Curi Ikan, Warga Thailand Dihukim Bayar Denda Rp 200 Juta

0
257

Medan – Penuntut Umum Kejari Belawan menuntut Kitiphob Chiangsi Warga Negara Thailand sebesar Rp 200 Juta karena terbukti melakukan pencurian ikan seberat 1115 Kg dikawasan perairan Indonesia.

Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Belawan, Ruji Wibowo menegaskan bila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan menjalani hukuman kurungan badan selama enam bulan.

Jaksa menyebutkan terdakwa yang juga sebagai nahkoda KM PPF 729 GT 51,04 milik WN Malaysia tidak memiliki surat persetujuan untuk berlayar di perairan Indonesia atau tepatnya di Selat Malaka atau melanggar Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, Pasal 93 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Sementara barang bukti berupa satu unit kapal disita oleh negara sedangkan ikan seberat 1.115 kilogram yang berada di atas kapal turut disita dan kemudian dilelang.

Dimana kapal yang dinahkodai terdakwa bersandar di Belawan, nanti setelah inkrah akan dimusnahkan sedangkan ikan hasil tangkapan terdakwa sudah dilelang seharga Rp 1 juta lebih dan uangnya telah disetorkan ke negara.

Untuk diketahui bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada 12 Oktober 2017 lalu oleh petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang sedang patroli dengan menggunakan kapal KP. TAKA – 3010.

Saat itu petugas mendeteksi keberadaan KM PPF 729 GT 51,04 tanpa bendera, yang dinahkodai Kitiphob Chiangsi tengah berada di Perairan ZEE Indonesia atau tepatnya di Selat Malaka pada koordinat 040 20’ 00” U – 990 07’ 00” T. Kemudian, melakukan penangkapan ikan, persis diperairan kawasan Belawan, Kota Medan.

Kemudian petugas melakukan pengejaran terhadap kapal KM PPF 729 GT 51,04 tanpa bendera tersebut hingga akhirnya berhasil memberhentikannya.

Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa bersama tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) yang juga merupakan WN Thailand.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Perintah Berlayar (SPB), sehingga tidak memiliki izin untuk beraktifitas di perairan Indonesia.

Dengan itu, terdakwa bersama kapal dinakodahinya diamankan petugas beserta barang buktinya.(dnalams)