2017, KPK Selamatkan Aset dan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp2,6 Triliun

0
114

Jakarta,-Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2017 mengungkapkan penyelamatan aset dan potensi kerugian negara senilai Rp2,67 triliun.Dalam laporan akhir tahunnya, Rabu (27/12), lembaga tersebut mengatakan upaya pencegahan telah meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor, antara lain kehutanan dan mineral dan batu bara (minerba).

Di tahun 2017, KPK juga menyatakan berhasil mengembalikan dana sebesar Rp188 miliar kepada negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara.

Terlepas dari pencapaian tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa KPK perlu bergerak lebih cepat dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam penahanan tersangka.

Menurut laporan kinerja KPK di tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan sebesar Rp1 triliun dan dari sektor minerba Rp1,1 triliun berkat upaya pendampingan yang dilakukan lembaga tersebut.

KPK juga membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah senilai Rp374 miliar dan membantu PT KAI memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan lahan Right of Way oleh pihak ketiga hingga Rp78 miliar. Sumber pemasukan negara lainnya yaitu dari barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara, dengan nilai total Rp144 miliar.

Sedangkan PNBP dari penanganan perkara mencapai Rp188 miliar, termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan dari perkara korupsi serta pencucian uang sebesar Rp82 miliar.

Sepanjang 2017, KPK dilaporkan menangani 113 kasus korupsi dengan kasus korupsi yang paling menjadi sorotan publik agaknya adalah kasus korupsi KTP elektronik yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat publik antara lain mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta, yang paling populer, mantan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Terlepas dari pencapaian KPK di tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat beberapa hal yang menurut mereka perlu menjadi bahan perbaikan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya merujuk pada kasus korupsi KTP elektronik, KPK dinilai terlambat menahan Setya Novanto setelah politikus itu ditetapkan sebagai tersangka.”Sehingga buntutnya jadi panjang, ada segala macam insiden,” kata peneliti ICW Lalola Esther.

Insiden yang disebut Lalola yaitu mangkirnya Setya Novanto dari berkali-kali pemanggilan KPK dengan alasan sakit dan alasan lainnya, termasuk kecelakaan lalu lintas ketika .

Menurut Lalola, KPK seharusnya segera melakukan penahanan setelah “percaya diri” untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi jika tersangka itu terkenal ‘licin’. Ia menduga, seandainya Setya Novanto sudah ditahan sejak penetapan tersangka pertama, mungkin KPK akan menghemat waktu untuk menangani pokok perkaranya.

“Apa yang terjadi para perkara Setnov kemarin bisa jadi catatan dan pelajaran buat KPK supaya ke depannya kalau memang ada tersangka atau calon-calon tersangka yang punya kriteria semacam itu harus langsung gerak cepat,” kata Lola.

Catatan kedua terkait serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.ICW menilai tidak ada dukungan yang cukup dari KPK untuk mendorong penyelesaian perkara Novel antara lain karena dorongan dari masyarakat sipil untuk wacana soal pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) malah tidak didukung oleh KPK itu sendiri.

“Kita mendorong terbentuknya TGPF karena merasa kerja kepolisian dalam mengungkap perkara Novel Baswedan tidak cuma jalan di tempat, tapi juga diduga tidak ditangani sama sekali.

“Dan dengan perkembangan yang sangat lambat ini KPK juga masih menaruh kepercayaan kepada kepolisian, bukannya mengambil sikap tegas berada di belakang Novel dan mendorong presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta.”

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus Novel.”Nanti kita lihat lagi misalkan sampai beberapa saat kemudian enggak ada ya… kita lihat lagi perkembangannya,” tegasnya.(dna/bbc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here