Bawaslu Ajak Komponen Masyarakat Awasi Tahapan dan Pelaksaan Pilkada dan Pileg Serta Pilpres

0
191

Medan – Badan Pengawasan Pemilihan Umum mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pilkada pada 2018 maupun pileg dan pilpres yang bakal berlangsung secara serentak di 2019 mendatang.

Dari hasil evaluasi dalam pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres 2014 kemarin pelanggaran yang paling mendasar adalah politik uang.

“Tentu kedepannya ini akan menjadi perhatian utama bahkan sanksi bagi calon yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi sebagai peserta baik itu pelaksanaan Pilkada serentak di 2018 maupun Pileg serta Pilpres,” hal ini dikatakan Komisioner Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo usai rapat kordinasi stakeholder evaluasi pengawasan pemilu untuk rekomendasi Pemilu 2019 yang berlangsung di Hotel Gradhika Jalan DR Mansur simpang Jalan Setia Budi Medan, Sabtu (23/12) .

Tentunya tujuan kegiatan ini, yang tidak hanya dihadiri oleh unsur Bawaslu maupun KPU Sumut atau pun KPU maupun Panwaslu kabupaten/kota akan tetapi juga dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan, pihak akademisi dan elemen masyarakat serta mahasiswa diharapkan mampu mengantisipasi adanya permainan politik uang.

Dewi yang didampingi Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida juga memaparkan permasalahan politik uang ini selalu menjadi masalah utama dalam setiap pemilihan.

Meski telah ada regulasi pengaturan dana kampanye dan pengadaan APK oleh KPU, namun untuk keinginan memperoleh kemenangan melalui suara terbanyak saat pemilihan menjadi penyebab tumbuh subur adanya praktik politik uang.

Lebih lanjut Mantan Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah ini juga menuturkan, masyarakat selalu menjadi objek terutama pada daerah kantong kemiskinan.

Persiapan kedepannya, Bawaslu khusus baik di provinsi, kabupaten dan kota melakukan kordinasi dengan komisi pemilihan umum, unsur pemerintah dan masyarakat turun langsung dalam pengawasan dan sosialisasi.

Selain masalah politik uang, Dewi juga menuturkan perlu diperhatikan adanya dugaan keterlibatan dari aparatur sipil negara (ASN) dan pemakaian aset pemerintah pada saat incambent maju pada pemilihan.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Sumut, syafrida menambahkan bahwa kegiataan ini merupakan bentuk evaluasi dan masukan dari segala unsur masyarakat termasuk peran fungsi media dalam memberikan informasi dan kritikan membangun demi kelancaran pelaksanaan pemilihan baik itu pilkada, pileg dan pilpres.

Ia juga mengutarakan, Sumatra Utara dulu pernah mengalami penghitungan ulang saat pemilihan umum legislatif pada 2009 lalu.

Ini tentunya menjadi perhatian serius agar ke depan tidak terulang kembali sehingga masukan dan kritikan ini sangat membantu.

Dalam kegiatan rapat ini, Syafrida menuturkan hal yang pertama di Indonesia, demi kelancaran saat pemilihan nantinya.

Hadir sebagai pembicara dalam rapat, selain komisioner Bawaslu, juga hadir Turunan Gula mantan Anggota KPU Sumut, Ikhwaludin Simatupang Mantan Ketua Panwaslu Sumut yang sebelumnya juga Mantan Anggota KPU Medan dan Dadang selaku akademisi.

Tampak hadir para komisioner Bawaslu Sumut, komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba dan Anggota KPU/Panwaslu kabupaten/kota se Sumatra Utara.(dnalams)