PTUN Tolak Gugatan Anggota DPRDSU Terkait Tarif Air

0
137

Medan – ‎Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, tolak gugatan disampaikan, Anggota DPRD Sumut, Muchrid Nasution terhadap Surat Keputusan (SK) Gubsu Nomor 732 terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi Sumut di PTUN Medan, Senin (18/12) siang.

Majelis hakim diketuai oleh ‎Irhamto, dalam putusannya memutuskan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing atas‎ SK Gubsu Nomor 732 terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi Sumut. Kemudian, penggugat tidak berdampak langsung dengan kenaikan tarif air tersebut. Namun, eksepsi penggugat diterima.

“Dalam eksepsi menerima gugatan dalam kepentingan masyarakat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membedan biaya perkara sebesar Rp 350 ribu. Demikian putusan dalam rapat dan musyawarah hakim dalam perkara ini,” sebut majelis hakim diketuai dihadapan kuasa hukum penggugat dan tergugat di ruang utama di PTUN Medan.

Atas putusan perkara itu, Kuasa Hukum penggugat, ‎Padian Adi Siregar menyatakan banding. Kemudian, segera akan mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Medan, dalam waktu dekat ini.

“Kita dalam putusan ini, menyatakan banding. Karena, mendorong penggugat untuk terus melakukan upaya hukum demi kepentingan orang banyak. Terjemah dari legal standing, kemudian majelis hakim tidak melihat kerugian langsung penggugat. Secara langsung kerugian itu, pastinya ada,” tutur Pandian saat dikonfirmasi seusai persidangan.

Meski gugatan ditolak, Pandian mengungkapkan pihaknya tidak merasa kalah. Namun, pihak Gubernur yang kalah. Ia menjelaskan dalam ada gugatan ini, ada fakta yang salah penerbitan dalam SK tersebut.

“Tentukan apa pertimbangan majelis hakim, menolak gugatan ini menjadi ada titik lemah dari kita. Kita akan melengkapi lebih lanjut dari keluhan masyarakat selaku konsumen PDAM melalui penggugat ditingkat banding,” jelas Pandian.

Pandian ‎yang juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), menyesalkan sikap majelis hakim hanya melihat formal dari legalitas saja. Namun, tidak melihat fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan bahwa SK Kenaikan tarif air melanggar Perda dan kenaikan tarif juga merugikan masyarakat selaku konsumen.

“Semua itu, akan disampaikan ditingkat banding. Kita akan terus melakukan upaya hukum yang lain. Karena, putusan ini bukan yang terakhir. Masih ada upaya hukum yang lain bisa kita lakukan,” tandasnya.

Diketahui, anggota DPRD Sumatera Utara, Muchrid Nasution menggugat Gubsu  T. Erry Nuradi terkait persoalan kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi. Gugatan ini didaftarkan ke PTUN Medan melalui Tim Advokasi Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi yang diinisiasi Lembaga Adokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut.

Gubsu Tengku Erry Nuradi digugat  Muchrid Nasution terkait dugaan pelanggaran undang-undang administrasi pemerintahan maupun Perda No 10 tahun 2009. Dalam hal ini Gubsu dianggap tidak berhati-hati dalam menandatangani SK Gubernur Sumut No. 188.44/732/KPTS/2016 yang menjadi dasar kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.

Penggugat  dalam hal ini merasa ikut dirugikan karena dianggap telah ikut menyetujui kenaikan tarif.  Padahal menurut tim kuasa hukum penggugat, PDAM Tirtanadi ataupun Gubsu sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan komisi C DPRD Sumut untuk membahas kenaikan tarif tersebut.(dnalams)