KPPU Temukan Praktek Korupsi Dalam Persaingan Usaha

0
129

Medan – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan LKPP dalam penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dari sekian laporan yang di proses selama penyelidikan oleh KPPU ditemukan praktek korupsi selain pelanggaran persaingan usaha.

Sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu dalam forum jurnalis KPPU KPD Medan yang berlangsung di Istana Koki Senin (18/12), memaparkan selama proses penyidikan oleh KPPU ditemukan adanya kesalahan prosedur, penyalagunaan wewenang dalam proses tender dan adanya praktek korupsi yang merugikan negara.

Lanjutnya agi dalam pertemuan tersebut, bahwa Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan, selama Januari hingga November telah menerima 26 laporan.

Dari 26 laporan yang diterima, 25 laporan diantaranya terkait persengkongkolan tender dan satu laporan non tender.

Masih menurut Abdul Hakim, memang banyak laporan yang masuk akan tetapi tidak semuanya diregister karena ketidaklengkapan data si pelapor.

Dari 26 laporan yang diterima hampir 81 persen dari Sumatra utara dengan 21 laporan sedangkan Sumatra Barat dengan 5 laporan sementar untuk Aceh belum ada masuk laporan.

Nah untuk Aceh, pihak KPPU akan menghimbau para pelaku usaha agar melaporkan adanya praktek pelanggaran persaingan usaha.

Masih dari 26 laporan ini, yang diteruskan pada tingkat proses penyelidikan ada 6 laporan sedangkan sisanya tidak dilanjutkan karena tidak lengkap alat buktinya.

Dari 6 laporan tersebut, yang kita proses diantaranya 30 paket tender di Dinas PU Pemkab Langkat yang dalam ada dua tahap yakni enam paket tender pekerjaan konstruksi pada Pokja III Satker Dinas PU Langkat yang berasal dari APBD 2016 senilai Rp 73.949.867.000,- dan 24 paket tender pekerjaan konstruksi pada Pokja IX pada Satker Dinas PU Langkat yang berasal dari APBD 2016, senilai 195.931.939.000,-

Untuk laporan Langkat, Abdul menegaskan pihaknya segera melakukan kordinasi dengan kejaksaan. “Alasanya KPPU tidak bisa melakukan penindakan atas temuan adanya kerugian negara. Ini berdasarkan selama proses penyelidikannya tidak hanya adanya pelanggaran persaingan usaha akan tetapi juga adanya praktek korupsi,”ucapnya.

Sementara itu ada pelaporan yang terjadi dalam permasalahan tender diluar Provinsi Sumatra Utara, diantaranya laporan paket tender Preservasi Rehabilitasi Bandung-Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat senilai Rp 53 Milyar lebih dan Lelang Preservasi Jalan TB Simatupang-Jalan Akses Marunda-Batas Kota Karawang senilai Rp 53 Milyar lebih yang keduanya dari APBD 2017, masih menjadi kewenangan KPPU Medan, karena pelapornya berasal dari Medan.

Selain itu pihaknya juga memproses tentang laporan paket pengadaan pupuk bersama semester II tahun 2016 pada PTPN III dan anak perusahaan (PTPN IV, V, VI dan XII, pada tahun 2016 serta yang juga masih diproses dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh DealMedan dalam penjualan Voucher Diskon online di Medan.

Untuk perkara yang diputus selama 2017, oleh KPPU Medan ada 2 perkara, yakni, praktek monopoli PGN yang telah diputus bersalah dan PGN mengajukan keberatan.

Selain itu perkara kedua yakni, penetapan harga tempat penimbunan pabean yang diputuskan tidak bersalah oleh hakim, karena dalam pertimbangan hakim alat bukti yang diajukan mengarah kepada kebijakan pengelolaan oleh beacukai. (dnaIams)